K P M

RISKA EMELIYA | 15 Maret 2021 10:22:16 | 1.607 Kali

"PROFIL KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG"

NO Nama NIK Tempat/ Tanggal Lahir Jabatan Alamat No. SK
1. Nur Hajjah 2172024407900001 Tanjung Pinang, 04-07-1990 Kader Pembangunan Masyarakat Jl. Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah RT.005/RW.003 037 Tahun 2020

Kader Pembangunan Manusia (KPM),  adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.

1. Tugas KPM

  • Menggerakan dan memotivasi masyarakat untuk berpasrtisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
  • Membantu Masyarakat dalam mengatikulasikan kebutuhan dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
  • Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
  • Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
  • Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah;
  • Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

2. Fungsi KPM 

  • Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
  • Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan;
  • Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
  • Pemberiu motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  • Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotongroyong masyarakat dalam pembedayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  • Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  • Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan;
  • Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan , dan pengembangan hasil pembangunan;
  • Penumbuhkembangan dinamika lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
  • Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peran Pokok KPM

  • Pemercepat Perubahan (enabler)
  • Perantara (mediator)
  • Pendidik (educator)
  • Perencana (planner)
  • Advokasi (advocation)
  • Aktivis (activist)
  • Pelaksana Teknis (technical roles)

4. Hubungan Kerja KPM

            Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa/Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan Kelompok Masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif. Hubungan kerja dimaksud meliputi :

 KPM dengan Kepala Desa/Lurah, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembanguna partisipatif.

  • KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu atau bersama-sama memproses seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  • KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerja sama yang saling mendukung secara intregatif dan sinergis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  • KPM dengan Kader Teknis, yaitu sinkronasi, integrasi, dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  • KPM dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan (Fasilitasi) dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

5. Dasar Hukum KPM

  • UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  • PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • PP 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 tentang Desa
  • Permendagri no 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
  • Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  • Permendes no 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Wilayah Desa

Sinergi Program

PRODESKEL
EPDESKEL
SIPBM

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung